Kupang - Kasus keracunan massal yang menimpa sebanyak 277 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terjadi setelah mereka mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini tersebar di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya pada pekan ini, dengan gejala yang dialami para siswa berupa sakit perut, muntah, pusing, mual, dan diare. Sebagian besar korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat.
Komisi III DPR RI meminta Polda NTT menyelidiki penyebab keracunan massal ini secara menyeluruh, baik dari segi penyedia makanan maupun aspek hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka juga menyoroti perlunya pengawasan program MBG agar tata kelola dan pelaksanaan jadi lebih matang.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah melakukan pengecekan laboratorium dan pengujian sampel makanan dari dapur penyedia MBG. Sampel makanan disimpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sudah diambil BPOM untuk diuji.
Menurut pemeriksaan awal, belum ada kepastian bahwa MBG adalah sumber keracunan karena pada hari kejadian beberapa siswa belum mengonsumsi menu MBG tersebut. Namun, ada laporan dari siswa dan guru adanya bau tidak sedap dan aroma basi pada makanan yang dibagikan sebelumnya.
Selain Kota Kupang, keracunan juga dilaporkan terjadi pada siswa SMA dan SMK di Tambolaka, Sumba Barat Daya, dengan total korban mencapai lebih dari 200 siswa pada beberapa sekolah berbeda. Dampak dari kasus ini menyebabkan pembekuan sementara aktivitas dapur MBG di beberapa lokasi.
Politisi DPR menyoroti kelalaian penyedia dan pengawasan program, meminta pengawasan diperketat dan seleksi penyedia lebih teliti demi menjamin keamanan makanan untuk peserta didik.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPOM untuk mengusut kasus ini dan mengevaluasi tata kelola program MBG.
Singkatnya, kasus keracunan massal MBG NTT tengah dalam proses penyelidikan polisi dan pengujian laboratorium oleh BPOM, sementara pemerintah dan DPR meminta pengawasan dan tata kelola program diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang.
Sumber : cnnindonesia.com
Penulis : cnnindonesia.com
Penyunting : Akyas Dzakir Akrom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar