Gambar : Mauliani/detikcom
Jakarta – Pemerintah, melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, resmi memperbolehkan sekolah menyediakan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini tertuang dalam regulasi yang mengubah Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pelajaran ini akan tersedia bagi siswa mulai kelas 5 SD hingga jenjang SMA/SMK. Ia menegaskan bahwa materi sudah ada dan tinggal menunggu penerbitan peraturan menteri.
“Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan kita rencanakan dimulai pada tahun pelajaran 2025‑2026,” ujar Abdul Mu’ti.
Keputusan ini bersifat opsional, diberikan hanya kepada sekolah yang telah memiliki sarana serta sumber daya pengajar yang memadai.
“Ini kan sifatnya tidak wajib ya, artinya sekolah yang siap itu nanti yang memang membuka. Yang penting kita sediakan kurikulumnya, capaian pembelajarannya,” terangnya.
Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa Kemendikdasmen akan memberikan pelatihan guru untuk memastikan keberlangsungan kualitas pengajaran. Untuk wilayah yang siap, pelatihan tersebut akan diberikan secara langsung oleh pihak kementerian.
Konsep mata pelajaran ini dibuat untuk membangun literasi digital dan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Kelebihan AI adalah kemampuannya menyajikan pembelajaran yang cepat dan interaktif—tetapi Mu’ti menekankan bahwa AI tetap perlu disinkronkan dengan budaya literasi tradisional.
“Kelebihan dari AI adalah bisa memberikan layanan pendidikan yang juga cepat karena akselerasi, akses itu bisa diperoleh murid dibanding dengan dia membaca buku,” jelasnya. “Meskipun AI sangat membantu, tetap harus ada panduan dari guru... karena itulah yang memahami konten pelajaran,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ul Haq menuturkan bahwa pemilihan sekolah yang menjalankan mapel ini akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur, seperti jaringan internet stabil dan perangkat digital mendukung.
“Karena sifatnya pilihan, maka tergantung pengajuan dari sekolah yang sudah merasa siap infrastrukturnya... saat ini sudah dilakukan pemetaan,” sebutnya.
Sumber : Mauliani/detikcom
Penulis : Mauliani/detikcom
Penyunting : Akyas Dzakir Akrom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar